Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang diselenggarakan pada 14 September 2024 lalu diklaim merupakan inisiatif dari para Ketua Umum Kadin Daerah serta asosiasi usaha yang menjadi Anggota Luar Biasa (ALB).
Ketua Organizing Committee Munaslub Kadin yang juga Bos Blue Bird, Bayu Priawan Djokosoetono, akhirnya buka suara terkait penyelenggaraan Munaslub Kadin 2024 yang berlangsung beberapa waktu lalu. Menurut Bayu, keputusan untuk menggelar Munaslub, yang berujung pada terpilihnya Anindya Novyan Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia 2024-2029 bukan tanpa alasan.
Ketua Umum Jaringan Pengusaha Nasional itu mengungkapkan banyak asosiasi dan Kadin Daerah (Kadinda) merasa tidak diberi perhatian yang cukup dalam kepengurusan Kadin sebelumnya, meski mereka memiliki hak pilih sebagai Anggota Luar Biasa (ALB).
“Itu sebabnya, banyak asosiasi dan Kadinda mendorong digelar Munaslub, yang akhirnya menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum Kadin Indonesia periode 2024-2029,” ujar Bayu dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/9/2024).
Selain itu, ketua umum lama telah masuk ke ranah politik. Hal ini bertentangan dengan Keputusan Presiden (Keppres) No 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri, yang dalam Pasal 14 tegas menyatakan sifat organisasi Kadin.
“Kadin bersifat mandiri, bukan organisasi pemerintah, bukan organisasi politik dan/atau tidak merupakan bagiannya, yang dalam melakukan kegiatannya tidak mencari keuntungan,” katanya.
Keputusan menggelar Munaslub sebenarnya sudah dipertimbangkan sejak lama. Upaya dialog dengan Arsjad Rasjid selaku Ketua Umum Kadin sebelumnya, juga telah dilakukan sejak jauh hari agar suara dan keluhan dari asosiasi dan Kadinda dapat diakomodasi.
Namun, rencana pertemuan untuk dialog ini tidak pernah terwujud. Hal ini semakin menguatkan anggapan bahwa Kadin di bawah kepemimpinan Arsjad kurang mampu mengayomi anggotanya dan kurang sinergis dengan pemerintah.
Sementara Ketua Harian Jaringan Pengusaha Nasional, Widiyanto Saputro, mengungkapkan bahwa sejak beberapa bulan terakhir, para pengusaha anggota Kadin dan asosiasi-asosiasi ALB merasa Kadin kurang sejalan dengan program pemerintah.
“Sejak pertengahan 2023, mulai terdengar suara-suara keprihatinan terkait posisi Kadin yang dinilai semakin jauh dari pemerintah,” ujar Widiyanto Saputro dalam keterangannya. Terlebih, selama periode kampanye Pilpres, sejumlah pengurus Kadin Daerah merasa tidak lagi mendapat koordinasi dengan pemerintah daerah.