Ketua Dewan Pusat Penelitian dan Studi Islam Raja Faisal (KFCRIS) Pangeran Turki AlFaisal (tengah) dalam Sesi Panel Konferensi Kebijakan Luar Negeri Indonesia (CIFP) yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta, Sabtu (30/11/2024). (ANTARA/Katriana)
Ketua Dewan PusatPenelitian dan Studi Islam Raja Faisal (KFCRIS) Pangeran Turki AlFaisal menyoroti perlunya reformasi di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk mewujudkan dunia yang lebih baik.
“Sangat penting bagi kita untuk mewujudkan dunia yang lebih baik dengan pertama-tama mereformasi lembaga internasional kita, seperti Dewan Keamanan PBB,” kata Pangeran AlFaisal dalam Sesi Panel Konferensi Kebijakan Luar Negeri Indonesia (CIFP) yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta, Sabtu (30/11).
Dia menilai DK PBB perlu direformasi karena badan tersebut tidak mewakili aspirasi miliaran umat manusia di seluruh dunia.
Ketimpangan aspirasi tersebut dapat dilihat dari tidak adanya perwakilan dari India, Asia Tenggara, Amerika Latin, dan dunia Arab di DK PBB.
“Jadi, DK PBB perlu direformasi sehingga bisa melibatkan semua orang yang berhak untuk diwakili di badan yang luar biasa tersebut,” katanya.
Langkah penting lainnya untuk mewujudkan dunia yang lebih baik, menurut dia, adalah perlunya upaya untuk mengekang kemungkinan terjadinya Perang Dunia III.
“Kita benar-benar tidak memerlukan Perang Dunia III untuk dapat memiliki tatanan internasional yang baru,” katanya.
Untuk itu, negara-negara yang termasuk sebagai middle powers dan negara-negara yang tengah berkembang pesat (emerging powers), kata dia, memainkan peran yang sangat penting untuk mendorong keseimbangan pada tatanan internasional yang menurutnya saat ini telah rusak.
“Jadi, peristiwa-peristiwa seperti perang di Ukraina dan perang di Timur Tengah seharusnya dapat diatasi dengan lebih cepat daripada yang dilakukan di DK PBB,” demikian katanya.
Sementara itu, CIFP sendiri merupakan festival diplomasi tahunan yang diselenggarakan oleh FPCI sejak 2015, dan menjadi wadah pertemuan bagi para pemangku kepentingan kebijakan luar negeri dari seluruh Indonesia dan dunia, yang pada tahun ini dihadiri oleh lebih dari 11 ribu peserta.