Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu menyampaikan bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), maka penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan non subsidi dilakukan setiap 3 bulan.
Hal tersebut mengacu pada perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batu Bara Acuan (HBA).
Parameter ekonomi makro Triwulan IV Tahun 2024 menggunakan realisasi pada bulan Mei sampai Juli 2024, di mana secara akumulasi pengaruh perubahan ekonomi makro tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik.
“Berdasarkan empat parameter tersebut, seharusnya penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan non subsidi mengalami kenaikan dibandingkan dengan tarif pada kuartal III 2024. Akan tetapi, demi menjaga daya beli masyarakat dan daya saing industri saat ini, Pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik tidak mengalami perubahan atau tetap,” ujar Jisman, Senin (30/9/2024).
Sementara itu, Jisman juga menambahkan bahwa tarif tenaga listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan, yang mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kementerian ESDM berharap PT PLN (Persero) dapat terus mengoptimalkan efisiensi operasional dan terus meningkatkan volume penjualan tenaga listrik. Dengan demikian Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik per kWh dapat terjaga” kata Jisman.
PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP) anak perusahaan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri sebesar US$ 1,27 miliar, untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Sumsel-8. Direktur Utama PTBA, Arsal Ismail mengatakan hal ini menjadi pencapaian yang membanggakan, pasalnya proyek ini sempat terhambat oleh Pandemi Covid-19.
“Alhamdulillah dengan kerja keras hal ini bisa terlaksana apalagi proyek ini bagian dari target 35 ribu watt,” ungkap Arsal di Jakarta, Senin (30/9/2025).
Arsal mengharapkan ke depan PLTU ini dapat mengurangi emisi karbon. Selain itu dari kerja sama ini, Arsal berharap BUMN bisa saling bersinergi yang kuat. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Darmawan Junaidi mengatakan jumlah refinancing, US$ 1,27 miliar merupakan langkah strategis untuk sinergi bisnis antara bank Mandiri dengan Huadian Bukit Asam Power.
“Tentunya dukungan dari China Huadian Group dan Bukit Asam TBK, dan pasti arahan dan dukungan dari Menteri BUMN yang kita hormati memiliki peranan yang penting, agar kita dapat menyelesaikan kerja sama ini dengan baik. Dan tentunya Bank Mandiri senantiasa siap untuk melaksanakan sinergi ini lebih erat lagi,” ungkap Darmawan.
Menurut Darmawan, pihaknya melihat potensi yang sangat besar dalam kolaborasi ini, yang juga akan membuka pintu bagi berbagai potensi dan juga kolaborasi dengan berbagai financial institusi di Indonesia yang nantinya juga akan kita ajak bersama-sama untuk mendukung upaya ini.
“Sehingga pembiayaan investasi terkait dengan energi yang diinisiasi oleh Bukit Asam selama ini dapat kita dukung melalui pasar domestik. Dan komitmen kita untuk menjadi financial partner tentunya akan terus kita tunjukkan sebagai partner yang terpercaya,” tegas Darmawan.
Dia mengharapkan kerjasama ini akan memberikan nilai tambah yang luar biasa, dan tentunya akan mendukung upaya PTBA dalam mendapatkan tujuan dan visi perusahaan menjadi perusahaan penyedia tenaga energi berkelas dunia yang terpercaya dan berorientasi kepada nilai-nilai keberlanjutan.
Terpantau indeks Shanghai Composite China terbang 8,03%, sedangkan indeks Shenzen China meroket 10,67%. Bahkan indeks CSI, indeks pasar saham yang disesuaikan dengan kapitalisasi dan mengambang bebas di Shanghai Composite dan Shenzen meroket 11,09%.
Reli yang diperpanjang terjadi setelah tiga kota terbesar di China melonggarkan aturan untuk pembeli rumah, sementara bank sentral (People’s Bank of China/PboC) juga bergerak untuk menurunkan suku bunga hipotek.
Langkah-langkah terbaru ini merupakan salah satu elemen kunci dari paket stimulus yang dirilis pada Selasa lalu yang juga mencakup pemangkasan suku bunga, pembebasan uang tunai untuk bank-bank, serta dukungan likuiditas untuk pasar saham.
Meskipun pasar telah mengalami beberapa reli dengan skala yang sama dalam beberapa tahun terakhir yang hanya mencapai titik terendahnya, para investor bertaruh bahwa momentum pasar saat ini dapat bertahan paling tidak dalam jangka pendek.
Di lain sisi, bursa saham China bergairah meski data aktivitas manufaktur terbaru kembali melandai. Biro Statistik Nasional China (NBS) melaporkan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur China berada di angka 49,8 pada September lalu.
Angka tersebut lebih baik dari perkiraan median ekonom sebesar 49,4. Meski demikian, catatan itu berarti sektor manufaktur masih melanjutkan tren kontraksinya kecuali tiga bulan sejak April 2023.
“Tingkat keseluruhan harga pasar manufaktur terus turun karena kurangnya permintaan efektif, tetapi penurunannya menyempit,” kata ahli statistik senior NBS Zhao Qinghe dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Reuters.
Sementara itu menurut data yang dirilis oleh Caixin, indeks PMI manufaktur Caixin China tercatat turun menjadi 49,3 pada September dari 50,4 pada Agustus.
Baik versi NBS maupun Caixin, keduanya kini berada di zona kontraksi. PMI menggunakan angka 50 sebagai titik mula. Jika di atas 50, maka artinya dunia usaha sedang dalam fase ekspansi. Sementara di bawah itu artinya kontraksi.
Survei PMI menunjukkan ekonomi China masih lesu sebelum pemerintah mengumumkan paket stimulus yang bertujuan untuk menghidupkan kembali pertumbuhan.
Sebelumnya pada Selasa lalu, PBoC memangkas suku bunga acuan dan membebaskan uang tunai bagi bank untuk menaikkan penyaluran kredit, sementara elit Politbiro berjanji untuk mendukung pengeluaran fiskal dan menstabilkan sektor properti yang terkepung.
Kecepatan dan intensitas upaya yang tidak biasa tersebut mencerminkan urgensi para pembuat kebijakan dan meningkatkan sentimen investor, dengan saham-saham China mencapai reli mingguan terbesarnya sejak 2008 pada hari Jumat.
Pesimisme tersebut terlihat jelas sebelum pengumuman stimulus. Hal ini terlihat dari keyakinan konsumen China yang turun pada Agustus ke level terendah sejak November 2022.
Gambaran kondisi perekonomian China yang masih muram semakin terlihat setelah rilis yang berorientasi pada eksportir menunjukkan aktivitas manufaktur China secara tak terduga mengalami kontraksi pada September.
Aturan baru ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No.230.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.
Keputusan Menteri yang terdiri dari 13 poin keputusan ini resmi mulai berlaku saat ditetapkan pada 19 September 2024 oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Pada Keputusan Menteri ESDM ini disebutkan jenis-jenis komponen dalam bagi hasil kontrak migas Gross Split, termasuk persentase bagi hasil dasar (base split) antara kontraktor dan pemerintah.
Pada keputusan ketiga disebutkan bahwa:
Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan komponen yang digunakan dalam penetapan dan penyesuaian bagi hasil pada Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang terdiri atas:
a. bagi hasil awal (base split);
b. komponen variabel dan komponen progresif untuk Minyak dan Gas Bumi Konvensional; dan
c. komponen variabel tetap Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional.
Lalu, keputusan keempat berbunyi:
a. Untuk ketentuan-ketentuan pokok Minyak dan Gas Bumi Konvensional pada Kontrak Bagi Hasil Gross Split, besaran bagi hasil ditetapkan berdasarkan bagi hasil awal (base split) yang disesuaikan dengan komponen variabel dan komponen progresif.
b. Untuk ketentuan-ketentuan pokok Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional pada Kontrak Bagi Hasil Gross Split, besaran bagi hasil ditetapkan berdasarkan bagi hasil awal (base split) yang disesuaikan dengan komponen variabel tetap Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional.
Untuk besaran persentase bagi hasil dasar (base split) diatur pada keputusan kelima, berikut bunyinya:
a. Bagi hasil awal (base split) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a digunakan sebagai acuan dasar dalam penetapan dan penyesuaian bagi hasil bagian Kontraktor.
b. Besaran bagi hasil awal (base split) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT ditetapkan sebagai berikut:
1) untuk Minyak Bumi sebesar 53% (lima puluh tiga persen) bagian Negara dan 47% (empat puluh tujuh persen) bagian Kontraktor; dan
2) untuk Gas Bumi sebesar 51% (lima puluh satu persen) bagian Negara dan 49% (empat puluh sembilan persen) bagian Kontraktor.
Adapun keputusan keenam dan ketujuh mengatur tentang komponen variabel dan komponen progresif, seperti yang disebutkan pada keputusan ketiga poin b.
Untuk komponen variabel antara lain:
a. jumlah cadangan;
b. lokasi lapangan; dan
c. ketersediaan infrastruktur.
Sementara komponen progresif yakni:
a. harga Minyak Bumi; dan
b. harga Gas Bumi.
“Dalam rangka penetapan dan/atau penyesuaian bagi basil pada Kontrak Bagi Hasil Gross Split, Kepala SKK Migas menyampaikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan verifikasi teknis dengan mengacu pada parameter dan penyesuaian bagi hasil sesuai Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini,” bunyi keputusan kesembilan Kepmen ESDM ini.
Lalu pada keputusan ke-10 mengatur terkait bagi hasil bagian kontraktor untuk komponen variabel tetap migas non konvensional, yakni sebesar 46%.
“Ketentuan dan tata cara perhitungan, verifikasi, pelaporan, serta penandasahan Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Kontrak Bagi Hasil Gross Split mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi,” bunyi keputusan ke-11.
“Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 0159.K/lO/DJM.B/2019 tentang Pedoman Pelaporan dan Penandasahan Hasil Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Kontrak Bagi Hasil Gross Split, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” bunyi keputusan ke-12 Kepmen ESDM tersebut.
Sebelumnya, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Ariana Soemanto mengungkapkan Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang baru (New Gross Split) disiapkan untuk mendorong investasi hulu migas lebih menarik. Sebab, pada New Gross Split, kontraktor bisa mendapat bagi hasil migas antara 75-95%.
Bahkan, kontrak new Gross Split ini juga akan lebih menarik lagi untuk Migas Non Konvensional (MNK) dengan bagi hasil migas hingga 95%. Kebijakan ini tentunya akan cukup menguntungkan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), seperti Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang tengah mengembangkan proyek Migas Non Konvensional (MNK).
Selain itu, kontrak New Gross Split ini juga menyederhanakan komponen bagi hasil (split) kontraktor yang sebelumnya mencakup 13 komponen menjadi hanya 5 komponen, sehingga lebih implementatif, sederhana dan besaran splitnya juga lebih menarik bagi kontraktor.
Permen New Gross Split yang baru terbit tersebut, pada prinsipnya berlaku untuk kontrak baru ke depan. Namun untuk kontrak Gross Split eksisting yang belum mendapatkan persetujuan Plan of Development Pertama (POD-1), dapat mengajukan perubahan ke New Gross Split dan juga untuk migas non konvensional.
Permen New Gross Split ini juga mengakomodir perubahan kontrak Gross Split eksisting yang mau beralih ke skema Cost Recovery.
“Dahulu kan hanya 15-30%. Hulu migas Indonesia akhir-akhir ini dibuat lebih menarik untuk mendorong eksplorasi dan optimalisasi produksi,” kata Ariana.
Penyakit jantung merupakan penyakit paling mematikan di Indonesia. Menurut Data dari Institute for Health Metrics and Evaluation pada 2019 menyebutkan penyakit jantung berada di posisi teratas, setelah neoplasma dan diabetes penyebab kematian tertinggi., di mana terdapat kematian 251 per 100.000 penduduk.
Salah satu penyebab penyakit jantung adalah pola hidup yang tidak sehat, terutama dari peningkatan makan dan minuman yang tidak sehat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami tren peningkatan terhadap makanan dan minuman cepat saji, termasuk salah satunya gorengan.
Gorengan mencatat kenaikan konsumsi setelah mie instan, menjadi 51,7% pada 2023 dari sebelumnya 45% pada 2018 silam.
Makanan dan minuman cepat saji tersebut bahkan populer mendominasi sebagai pilihan menu konsumsi sehari-hari. Pasalnya, makanan minuman cepat saji lebih praktis dan terjangkau bagi semua kalangan di kehidupan urban modern saat ini.
Namun, satu yang pasti makanan dan minuman cepat saji tidak sehat. Hal ini bisa memicu kekhawatiran serius terkait kesehatan, terutama penyakit jantung.
Lebih spesifik soal gorengan yang tinggi karbohidrat, lemak tidak sehat, serta mengandung tambahan gula dan garam memiliki korelasi lebih tinggi terhadap efek buruk pada penyakit kardiovaskular.
Penyakit kardiovaskular sendiri merupakan penyakit yang disebabkan adanya gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Contoh penyakit kardiovaskular yang umum ada serangan jantung, aritmia, gagal jantung, sampai stroke.
Hal ini semakin diperkuat melalui jurnal yang ditulis Unhui Jo and Kyong Park yang terbit di MDPI pada April 2023. Dalam jurnal tersebut menyampaikan hasil riset meta – analisis dari 23 studi kohort menemukan bahwa asupan karbohidrat tinggi, khususnya lebih dari 60% dari total energi dari karbohidrat, dapat memiliki efek buruk pada penyakit kardiovaskular.
Riset tersebut juga menindaklanjuti hubungan yang lebih kuat terhadap orang Asia yang punya pola makan berbasis karbohidrat dan sensitivitas insulin yang lebih lemah.
Orang Indonesia yang termasuk di kawasan Asia, juga sangat gemar makan gorengan. Data BPS juga menyebutkan bahwa kebiasaan makan gorengan untuk penduduk usia lebih dari tiga tahun, dalam seminggu bisa makan satu sampai enam kali. Hal tersebut membuat risiko masyarakat kita rentan terkena penyakit jantung.
“Biasanya di dalam forum Menkeu itu bicaranya risiko itu datangnya dari mana,” kata Sri Mulyani dalam forum Lesson Learned from Indonesia Fiscal Reform for the Last 8 Years, dikutip pada Senin, (30/9/2024).
Sri Mulyani berkata isu pertama yang paling dikhawatirkan adalah perubahan iklim. Dia mengatakan Menkeu sedunia sepakat meningkatkan skala risiko perubahan iklim ini menjadi macro, economic, sistemic.
“Karena kerusakan entah itu karena pertanian yang gagal atau bencana alam bisa terlalu besar sehingga mempengaruhi risiko bagi lembaga keuangan seperti bank,” kata dia.
“Umpamanya bank memberikan kredit, terus kreditnya hilang karena banjir, kena perubahan iklim lainnya atau hal lain,” kata dia lagi.
Sri Mulyani mengatakan risiko kedua yang kerap dibicarakan adalah perkembangan teknologi digital. Dia mengatakan teknologi digital memberikan peluang sekaligus risiko yang cukup besar.
Dia mencontohkan kasus runtuhnya Bank Silicon Valley. Dia mengatakan bangkrutnya bank itu dipicu penarikan uang nasabah besar-besaran yang bermula dari isu yang tersebar di WhatsApp.
“Silicon Valley Bank yang terjadi itu karena adanya rush, orang bilang aku ga bisa ngambil di bank ini, mereka bicara di WA dan kemudian terjadi rush,” kata dia.
‘Kiamat’ ketiga, kata Sri Mulyani, adalah fragmentasi global. Dia mengatakan perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok memang sudah terjadi lama. Namun, eskalasi yang terjadi belakangan ini semakin panas dan sudah sangat mempengaruhi kondisi dunia.
“Pertama pakai tarifnya dinaikin, kedua ga boleh ekspor chip tertentu. Itu pasti mendisrupsi rantai pasok global,” kata dia.
Sri Mulyani melanjutkan perekonomian dunia saat ini sudah terkotak-kotak berdasarkan kawan dan lawan. Menurut dia, kondisi itu menyebabkan globalisasi semakin menurun tajam.
Menurut dia, globalisasi ini pada awalnya yang membuat ekonomi Tiongkok dan India bisa berkembang dengan pesat. Namun, opportunity dari globalisasi itu semakin berkurang dengan kuatnya fragmentasi.
“Nah ini yang akan menghantui perekonomian sekarang ini. Sehingga performance ekonomi dunia tidak akan cukup baik kalau terjadi keretakan tadi,” kata dia.
Bahkan mereka meminta menyetop penggunaan emoji tersebut. Karena banyak dari gen Z yang menyebut respons itu cukup buruk.
Melansir Ladbible, respons itu ramai dibicarakan dalam sebuah unggahan di Reddit. Seorang pengguna menceritakan dalam pekerjaannya yang menggunakan Microsoft Teams, banyak pegawai yang hanya memberikan emoji jempol untuk memberikan reaksi.
Pengguna itu mengaku tak sering menggunakan respons jempol. Melainkan dengan reaksi likes atau suka hingga membalas dengan kata-kata seperti ‘hebat’ dan ‘terima kasih’.
“Ngomong-ngomong, menurut saya wajar memberikan jempol, namun saya merasa itu respons yang meresahkan. Apakah ada orang lain yang merasakannya juga?” tulis pengguna itu.
Kolom komentar dipenuhi dengan orang-orang yang merasakan hal serupa. Ada yang menyebut respons dengan emoji jempol sebagai sesuatu yang buruk dan tidak sopan.
“Sangat tidak sopan jika seseorang hanya mengirimkan Anda jempol. Saya juga mengalami kesulitan menyesuaikan diri,” tulis seorang pengguna.
Beberapa pengguna menyebutnya sebagai perilaku pasif-agresif. Namun ada juga yang mengomentarinya sebagai perbedaan budaya komunikasi antar generasi saja.
Banyak juga yang tidak setuju dengan penilaian buruk soal respon menggunakan emoji jempol. Karena emoji bisa mewakili apa yang ingin dikatakan penerima pesan.
“Itu cara mengatakan ‘saya telah membaca pesan Anda dan tidak ada yang perlu ditambahkan’,” kata pengguna lain.
“Pasif agresif? Anda serius atau bercanda? Itu hanya jempol ke atas?” tulis salah satu pengguna.
Menurut Abra, meski anggaran subsidi energi ini sangat besar tetapi proporsi subsidi energi terhadap total belanja pemerintah pusat sebenarnya terus menyusut. Pada 2015 misalnya, subsidi energi mengambil 10,1% dari belanja pemerintah pusat, sementara pada 2024 angkanya turun menjadi 7,6%.
Oleh sebab itu, Abra pun mendorong pemerintah agar dapat segera merealisasikan program penyaluran subsidi energi secara tepat sasaran. Salah satunya seperti penyaluran untuk Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Jadi harusnya cuci piring dilakukan di era Presiden Jokowi dan yang terakhir adalah meskipun subsidi energi ini terus meningkat dari tahun ke tahun selama periode 2015 sampai 2024 sudah kurang lebih Rp 2.930 triliun alokasi subsidi energi, ini belum memperhitungkan alokasi kompensasi energi,” kata Abra dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Kamis (26/9/2024).
Abra menilai bahwa meskipun data dari BPS dan Pertamina sudah jelas menunjukkan ketidaktepatan penyaluran BBM subsidi. Namun, pemerintah belum juga bertindak tegas dalam mengubah kebijakan subsidi terbuka menjadi subsidi tertutup.
“Sudah 5 tahun lebih wacana ini dihembuskan oleh pemerintah kenapa masih juga dikatakan jangan terburu-buru ini yang saya tangkap justru pemerintahan Pak Jokowi sama sekali tidak ingin menanggung beban politik atas kebijakan yang dianggap tidak populis,” kata Abra.
Padahal sebenarnya tidak ada beban politik yang signifikan bagi Jokowi untuk mengeksekusi kebijakan ini, dan justru ini adalah tanggung jawab yang harus diambil di era kepemimpinan mantan Walikota Solo tersebut.
Jokowi mengatakan adanya IKN seharusnya bisa menjadi peluang pengusaha besar, hingga Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) untuk melihat peluang ini.
“Jadi kan ada Ibu Kota Nusantara. mestinya kabupaten-kabupaten di sekitar itu bisa melihat kebutuhan-kebutuhan dari nusantara, dari IKN. Kalau harusnya memang dilihat, kalau ingin beras disupply dari mana, buah dari mana, sayur dari mana, semuanya itu adalah kesempatan,” kata Jokowi di Pasar Sanggam Adji Dilayas, Berau Kalimantan Timur, Kamis (26/9/2024).
Menurut Jokowi jika hal itu bisa dimanfaatkan tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah. Ia pun meyakini pertumbuhan ekonomi di kawasan Kalimantan Timur akan meroket karena adanya IKN.
“Tapi kalau bisa disiapkan dari Kalimantan Timur sendiri didukung kabupaten sekitar IKN baik, buah, sayur, beras dan bahan pokok lainya sehingga betul-betul memberi manfaat ekonomi masyarakat,” kata Jokowi di Paser, Kalimantan Timur.
“tapi kalau kita lihat growth pertumbuhan ekonomi di provinsi Kalimantan Timur tanyakan ke gubernur Kaltim, kemudian di kabupaten/kota misalnya Balikpapan berapa saya pastikan naik tidak kecil,” sambungnya.
Ketua Organizing Committee Munaslub Kadin yang juga Bos Blue Bird, Bayu Priawan Djokosoetono, akhirnya buka suara terkait penyelenggaraan Munaslub Kadin 2024 yang berlangsung beberapa waktu lalu. Menurut Bayu, keputusan untuk menggelar Munaslub, yang berujung pada terpilihnya Anindya Novyan Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia 2024-2029 bukan tanpa alasan.
Ketua Umum Jaringan Pengusaha Nasional itu mengungkapkan banyak asosiasi dan Kadin Daerah (Kadinda) merasa tidak diberi perhatian yang cukup dalam kepengurusan Kadin sebelumnya, meski mereka memiliki hak pilih sebagai Anggota Luar Biasa (ALB).
“Itu sebabnya, banyak asosiasi dan Kadinda mendorong digelar Munaslub, yang akhirnya menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum Kadin Indonesia periode 2024-2029,” ujar Bayu dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/9/2024).
Selain itu, ketua umum lama telah masuk ke ranah politik. Hal ini bertentangan dengan Keputusan Presiden (Keppres) No 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri, yang dalam Pasal 14 tegas menyatakan sifat organisasi Kadin.
Foto: Anindya Bakrie telah ditetapkan sebagai Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia hasil Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) yang digelar pada Sabtu lalu (14/9/2024). (Dok. Linkedin/anindyabakrie) Anindya Bakrie telah ditetapkan sebagai Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia hasil Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) yang digelar pada Sabtu lalu (14/9/2024). (Dok. Linkedin/anindyabakrie)
“Kadin bersifat mandiri, bukan organisasi pemerintah, bukan organisasi politik dan/atau tidak merupakan bagiannya, yang dalam melakukan kegiatannya tidak mencari keuntungan,” katanya.
Keputusan menggelar Munaslub sebenarnya sudah dipertimbangkan sejak lama. Upaya dialog dengan Arsjad Rasjid selaku Ketua Umum Kadin sebelumnya, juga telah dilakukan sejak jauh hari agar suara dan keluhan dari asosiasi dan Kadinda dapat diakomodasi.
Namun, rencana pertemuan untuk dialog ini tidak pernah terwujud. Hal ini semakin menguatkan anggapan bahwa Kadin di bawah kepemimpinan Arsjad kurang mampu mengayomi anggotanya dan kurang sinergis dengan pemerintah.
Sementara Ketua Harian Jaringan Pengusaha Nasional, Widiyanto Saputro, mengungkapkan bahwa sejak beberapa bulan terakhir, para pengusaha anggota Kadin dan asosiasi-asosiasi ALB merasa Kadin kurang sejalan dengan program pemerintah.
“Sejak pertengahan 2023, mulai terdengar suara-suara keprihatinan terkait posisi Kadin yang dinilai semakin jauh dari pemerintah,” ujar Widiyanto Saputro dalam keterangannya. Terlebih, selama periode kampanye Pilpres, sejumlah pengurus Kadin Daerah merasa tidak lagi mendapat koordinasi dengan pemerintah daerah.