NEWBLOGSPACE

^{_{Orang-orang berada di reruntuhan bangunan di Adaisseh, Lebanon, pada 26 Februari 2025}}

Serangan Israel yang terus-menerusmembahayakan stabilitas Lebanon dan berdampak negatif pada keamanan regional, kata tentara Lebanon.

“Musuh Israel terus menyerang kedaulatan Lebanon melalui darat, laut, dan udara, yang terbaru termasuk serangkaian serangan yang menargetkan warga sipil di selatan dan wilayah Bekaa (di timur), bersamaan dengan pendudukannya yang berlanjut di wilayah Lebanon dan pelanggaran berulang terhadap perbatasan darat,” kata pimpinan tentara dalam sebuah pernyataan pada Kamis (7/3).

“Kegigihan Israel dalam agresinya mengancam stabilitas Lebanon dan berdampak negatif pada stabilitas regional yang jelas melanggar perjanjian gencatan senjata,” tambahnya.

Tentara Lebanon mengumumkan bahwa unit militernya terus memfasilitasi kembalinya penduduk ke wilayah selatan dengan membersihkan persenjataan peledak yang belum meledak, menyingkirkan puing-puing, dan membuka kembali jalan-jalan.

Tak hanya itu, tentara Lebanon juga terus memantau situasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam koordinasi dengan Komite Lima yang mengawasi perjanjian gencatan senjata serta Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL).

Gencatan senjata yang rapuh telah berlaku di Lebanon sejak 27 November, mengakhiri pertempuran lintas batas selama berbulan-bulan antara Israel dan kelompok Hizbullah Lebanon yang meningkat menjadi konflik skala penuh pada September lalu.

Otoritas Lebanon telah melaporkan hampir 1.100 pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan Israel, termasuk kematian setidaknya 84 orang dan lebih dari 280 orang terluka.

Berdasarkan perjanjian gencatan senjata, Israel seharusnya menarik diri sepenuhnya dari Lebanon selatan pada 26 Januari, tetapi batas waktu diperpanjang hingga 18 Februari setelah Israel menolak untuk mematuhi. Saat ini, Israel masih mempertahankan kehadiran militernya di lima pos perbatasan.

^{_{Arsip foto – Seorang mahasiswa memantau pergerakan harga pasar koin digital di Bandung, Jawa Barat, Jumat (13/9/2024).}}

 Analis Tokocrypto Fyqieh Fachrur menilai Ramadhan 2025bisa menjadi momentum bagi para investor atau trader yang ingin tetap aktif di pasar kripto.

Ramadhan tahun ini diperkirakan membawa perubahan signifikan bagi pasar kripto, berbeda dari tren tahun-tahun sebelumnya yang cenderung melemah.

“Dengan volatilitas pasar yang tetap tinggi, trader bisa menyusun strategi yang lebih optimal, terutama dengan memahami pola historis Bitcoin selama Ramadhan dan menerapkan manajemen risiko yang baik,” ujar Fyqieh di Jakarta, Kamis.

Data historis mencatat bahwa dalam empat tahun terakhir, harga Bitcoin cenderung melemah selama Ramadhan.

Pada 2021, harga Bitcoin turun 5,29 persen, disusul penurunan lebih dalam pada 2022 sebesar 16,05 persen. Tren pelemahan berlanjut pada 2023 dan 2024 dengan masing-masing turun 1,99 persen dan 4,09 persen.

Fyqieh memandang sentimen pasar yang lebih tenang selama bulan puasa serta berkurangnya aktivitas trading menjadi faktor utama di balik tren ini. Namun, Ramadhan 2025 dinilai memiliki potensi berbeda.

Bitcoin baru-baru ini menunjukkan momentum bullish yang kuat, melonjak hampir 8 persen dalam sehari dan kembali menembus level 90.000 dolar AS setelah sebelumnya sempat merosot ke bawah 80.000 dolar AS.

Pemulihan tajam ini didorong oleh spekulasi terkait rencana mantan Presiden AS Donald Trump untuk mengusulkan cadangan kripto nasional. Pengumuman Trump pada 1 Maret langsung mendorong Bitcoin naik 12 persen dari 85.000 dolar AS menjadi 95.000 dolar AS.

Selain itu, agenda White House Crypto Summit yang dijadwalkan dalam waktu dekat juga menjadi faktor yang berpotensi menggerakkan harga Bitcoin.

Dalam acara tersebut, Trump diperkirakan akan mengumumkan kebijakan strategis yang bisa memberikan dampak positif terhadap pasar kripto.

Tidak hanya itu, kebijakan ekonomi AS yang menaikkan tarif impor sebesar 25 persen untuk barang dari Kanada dan Meksiko juga diperkirakan mengubah dinamika pasar global, termasuk kripto.

Saat ini, Bitcoin diperdagangkan di level 87.190 dolar AS setelah mengalami tekanan jual yang cukup tinggi di pasar spot.

Namun, jika tren bullish terus berlanjut, Bitcoin berpotensi menguji resistensi di level 94.833 dolar AS. Jika level ini berhasil ditembus, reli menuju 99.472 dolar AS bisa terjadi.

Lebih jauh, jika momentum bullish terus meningkat, Bitcoin berpeluang menembus level psikologis 100.000 dolar AS untuk pertama kalinya sejak Februari lalu.

“Meski prospek bullish terlihat menjanjikan, pasar kripto tetap dikenal dengan volatilitasnya yang tinggi. Ketidakpastian menjelang White House Crypto Summit pada 7 Maret juga bisa memicu reaksi yang tidak terduga. Jika ekspektasi investor tidak terpenuhi, tekanan jual bisa meningkat, menyebabkan harga Bitcoin jatuh hingga ke level 78.179 dolar AS,” terangnya.

^{_{Presiden Prancis Emmanuel Macron.}}

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan para pendukung Ukrainasudah mengambil keputusan benar dengan mendukung Kiev dan memberikan sanksi kepada Rusia.

Pernyataan itu disampaikan setelah terjadinya perdebatan sengit dalam pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di Gedung Putih.

“Ada agresor, yaitu Rusia, dan ada rakyat yang diserang, yaitu Ukraina,” kata Macron kepada wartawan di Portugal.

Ia mengatakan bahwa pihaknya “benar” karena telah mendukung Ukraina sambil memberikan sanksi kepada Rusia, dan hal itu akan terus dilakukan.

“Kita harus berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan kita harus menghormati mereka yang telah berjuang sejak awal,” tambahnya.

Perselisihan terjadi karena Zelenskyy ragu bahwa upaya Trump untuk menengahi kesepakatan guna mengakhiri perang tiga tahun antara Ukraina dengan Rusia mungkin tidak akan menghasilkan perdamaian abadi.

Zelenskyy meninggalkan Gedung Putih setelah berdebat sengit dengan Trump. Sementara itu, upacara penandatanganan kesepakatan mineral penting dan konferensi pers yang direncanakan batal dilaksanakan.

^{_{Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar ketika ditemui di Jakarta, Selasa (4/3/2025).}}

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan, pihaknya memastikan menu yang disajikan dalam Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadhan aman untuk dibawa pulang dan dikonsumsi.

“Tentu kalau ada makanan, karena sekarang bulan Ramadhan, dia mendapatkan jatah. Pergi sekolah terus dia dapat, bawa pulang, tentu itu sudah dalam pertimbangan dan perhitungan,” kata Taruna ketika ditemui di Jakarta, Selasa.

Taruna mengatakan, pihaknya melakukan upaya pendampingan bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar dapat memberikan layanan sesuai dengan prosedur keamanan pangan.

Dia menjelaskan bahwa setiap bahan makanan, seperti daging, nasi, sayuran, memiliki masa degenerasinya, serta reaksi tertentu apabila bercampur dengan bahan pangan lain karena adanya proses mikroorganisme.

“Jadi misalnya, kalau dia bawa pulang, tentu sayur tidak dicampur dengan nasi, tidak dicampur dengan ini, masing-masing dipisah-pisahkan mungkin lewat kontainer khusus. Jadi dengan demikian, itu tidak ada masalah,” dia menambahkan.

Dalam kesempatan itu Taruna menyoroti pentingnya mendukung Makan Bergizi Gratis dalam upaya memenuhi gizi anak Indonesia. Sebanyak 80 persen anak Indonesia bermasalah gisinya, dengan sebanyak 21,6 persen stunting, 40 persen mengalami defisiensi mikronutrisi, dan sekitar 20 persen mengalami kelebihan nutrisi.
MBG, katanya, adalah investasi jangka panjang untuk menyehatkan anak-anak dan menghindarkan mereka dari penyakit degeneratif, penyakit metabolisme, dan penyakit non-infeksius lainnya. Dengan MBG, dia menambahkan, cara makan anak dan asupan gizi lebih terkontrol.

Dia menambahkan, kesuksesan MBG memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. Oleh karena itu, dia mengusulkan untuk mengerjakannya secara bergotong royong, termasuk dengan mengajak industri pangan bekerja sama.

“Dan saya kira kalau semua terlibat, kita gotong royong, maka program makan bergizi gratis ini bukan hanya program 1-2 tahun atau minimal 5 tahun, tapi bisa menjadi sustainable untuk selamanya,” katanya.

^{_{Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/3/2025).}}

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengapresiasi tim kurator dari PT Sritex yang membuka opsi penyewaan aset perusahaan sehingga membuka peluang mantan karyawan dipekerjakan kembali tentu akan memberi ketenangan.

Dalam keterangan di Istana Kepresidenan, Jakarta, bersama para menteri Kabinet Merah Putih, tim kurator PT Sritex Group menyampaikan bahwa mantan pegawai dapat mulai bekerja pada dua pekan ke depan setelah pemenang lelang aset Sritex diputuskan.

“Kementerian Ketenagakerjaan juga mengapresiasi berbagai komitmen dan langkah yang dilakukan oleh kurator seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa dalam dua minggu ke depan pekerja akan dipekerjakan kembali. Hal ini tentu bisa memberikan ketenangan kepada para pekerja yang terkena PHK,” kata Yassierli saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah tetap mengawal agar PT Sritex Group yang memiliki empat anak perusahaan tetap mendapat hak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan hak mereka terpenuhi.

“Termasuk jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP dapat terpenuhi sehingga diharapkan JHT dan JKP tersebut bisa segera dimanfaatkan oleh para pekerja,” kata Yassierli.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Sukoharjo mengatakan karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex berhenti bekerja mulai 1 Maret 2025.

Terkait hal tersebut, pihaknya sudah menyampaikan sejak awal bahwa yang menjadi hak karyawan adalah jaminan hari tua, jaminan kehilangan pekerjaan, dan pesangon.

Kepala Disperinaker Kabupaten Sukoharjo Sumarno mengatakan selama ini perusahaan sudah membayarkan premi secara tertib.

Sementara itu, Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Iwan Kurniawan Lukminto menyampaikan apresiasi atas loyalitas dan dedikasi para karyawan yang telah bersama membangun perusahaan tekstil tersebut.

Menurut dia, terdapat sekitar 8 ribu karyawan Sritex di Kabupaten Sukoharjo yang harus kehilangan pekerjaan akibat pailit tersebut Sementara secara keseluruhan, terdapat 12 ribu karyawan Sritex dan tiga anak usahanya yang kehilangan pekerjaan.

^{_{Gubernur Sultra Andi Sumangerukka saat penyambutan kedatangan perdananya di Kendari usai dilantik Presiden Prabowo dan mengikuti retret di Magelang.}}

Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen (Pur) TNI Andi Sumangerukka menegaskan bahwa tidak merombak terhadap jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang kini bertugas di Sultra.

Gubernur Sultra Andi Sumangerukka saat ditemui di Kendari, Sabtu mengatakan bahwa dalam pemerintahannya akan mengedepankan persatuan dan kerja sama tanpa membeda-bedakan latar belakang politik.

Ia mengimbau kepada seluruh kepala OPD agar tidak khawatir dengan masa lalu, terutama terkait dengan perbedaan pandangan politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Sebab, Pilkada telah selesai dan kini saatnya semua pihak bersatu untuk membangun Sultra ke depan.

“Tidak usah takut, saya tidak seperti itu, saya melihat ke depan,” kata Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2025—2030 kelahiran 11 Maret 1963 itu.

Andi menyebutkan bahwa meskipun telah memberi sinyal tidak ada perombakan formasi jajaran OPD, pihaknya menegaskan jika evaluasi tetap menjadi bagian dari sistem pemerintahan.

Ia akan menilai kinerja setiap kepala OPD berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai serta target yang belum terpenuhi.

“Pasti ada evaluasi, jadi kalau kita mau mengukur kinerja itu pasti ada evaluasi terkait apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum,” ujarnya.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, pihaknya juga telah melaksanakan penandatanganan pakta integritas dan perjanjian kerja sama dengan semua pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sultra.

“Penandatanganan ini dilakukan agar para kepala OPD ini tidak terlibat dalam kasus korupsi dan nepotisme. Ini juga supaya mereka bisa mengedepankan kejujuran dalam menjalankan tugas,” ucapnya.

Dia menyebutkan bahwa pakta integritas yang diteken oleh para kepala OPD ini bukan semata janji antara atasan dan bawahan, melainkan janji individu kepada Tuhan sehingga wajib untuk dipertanggungjawabkan.

^{_{Petugas mengamati hilal (bulan sabit) di Monumen Nasional Jakarta pada 28 Februari 2025 untuk menentukan hari pertama Ramadan.}}

Kementerian Agama telah menetapkan 1 Maret sebagai hari pertama bulan suci Ramadan,yang menandai dimulainya kewajiban berpuasa selama sebulan bagi umat Islam.” Sidang�

isbat menetapkan bahwa hari pertama Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada hari Sabtu,” Menteri Agama Nasaruddin Umar mengumumkan dalam konferensi pers pada Jumat.Menjelaskan keputusan tersebut, ia menyatakan bahwa 

hilal (bulan sabit) terlihat di atas ambang batas oleh dua pengamat tersumpah di Aceh. Tahun ini, Kementerian menempatkan pengamat di 125 titik pengamatan di seluruh negeri.Ambang batas 

hilal —yang mensyaratkan ketinggian minimal 3 derajat dan sudut elongasi minimal 6,4 derajat—ditetapkan sesuai dengan konsensus menteri agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), katanya.Namun, Umar mencatat bahwa penentuan hari pertama Ramadan oleh Indonesia mungkin berbeda dengan Singapura dan Brunei karena hasil pengamatan bulan yang berbeda-beda.Saat Indonesia menyambut datangnya bulan Ramadan, ia berharap bulan suci ini membawa energi positif dan berkah bagi bangsa.”Ramadhan tidak hanya memupuk hubungan ‘vertikal’ (antara manusia dan Tuhan) tetapi juga menekankan rasa kasih sayang kepada sesama. Seorang muslim tidak hanya harus fokus kepada Tuhan tetapi juga harus peduli kepada sesama manusia dan lingkungan,” kata Umar.Sidang 

isbat dimulai pukul 16.30 WIB dengan pemaparan para ahli tentang posisi 

hilal berdasarkan data astronomi.Acara dilanjutkan dengan salat Magrib, diikuti dengan sidang tertutup untuk memfinalisasi awal Ramadan. Hasilnya kemudian diumumkan dalam konferensi

^{_{Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (kiri) dan Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Kamis (27 Februari 2025).}}

 Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan ketersediaan stok ikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh kementerian, permintaan ikan di berbagai sentra konsumsi dapat terpenuhi tanpa gangguan, katanya.

“Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan ikan dan kebutuhannya di setiap lokasi sentra konsumsi,” katanya saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR, Kamis.

“Kementerian optimis ketersediaan ikan untuk Ramadan dan Idul Fitri aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.

Trenggono mengatakan harga ikan diperkirakan tidak akan mengalami kenaikan meskipun permintaan biasanya meningkat selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Pihaknya akan melakukan pengawasan untuk menjaga stabilitas harga.

Selain itu, kementerian memperkirakan total produksi ikan akan mencapai 3,06 juta ton selama periode Januari hingga Maret 2025. Angka tersebut mencakup 1,59 juta ton ikan budidaya dan 1,47 juta ton ikan tangkapan.

Trenggono memastikan, stok tersebut akan mencukupi kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri.

“KKP telah menghitung produksi ikan pada Januari hingga Maret 2025 sebesar 3,06 juta ton dengan rincian produksi ikan budidaya sebesar 1,59 juta ton dan produksi ikan tangkap sebesar 1,47 juta ton,” katanya.

Kementeriannya telah mengidentifikasi sejumlah lokasi yang rawan mengalami kelangkaan ikan selama Ramadan dan Idulfitri. Identifikasi tersebut dilakukan untuk mendukung pemantauan distribusi ikan dan memastikan pasokan tetap stabil.

Wilayah tersebut meliputi Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Bandar Lampung, Makassar, Ambon, dan Banjarmasin. Di lokasi-lokasi tersebut, pemerintah akan memastikan pasokan ikan tercukupi.

Melalui upaya tersebut, diharapkan kebutuhan ikan masyarakat dapat terpenuhi tanpa kendala, kata Trenggono.

^{_{Gedung PT Pos Indonesia di Bandung, Jawa Barat}}

PT Pos Indonesia (PosInd) mengungkapkan bahwa persoalan status kontrak ribuan mitra mereka yang sempat mencuat, kini telah dibahas di tingkat manajemen salah satu perusahaan tertua di Indonesia itu.

“Jadi tuntutan itu sudah dibahas langsung pada saat itu juga. Saat ini di tingkat manajemen. Dan kami selalu terbuka untuk berdialog dengan mitra guna mencari solusi terbaik. Kami terus mengadakan pertemuan berkala dan forum komunikasi agar aspirasi mitra dapat didengar dan ditindaklanjuti dengan baik.,” kata Manajer Hubungan Masyarakat PT Pos Indonesia Andi Bintang dalam sambungan telepon pada ANTARA di Bandung, Kamis.

Hal ini disampaikan Andi sehubungan dengan FSP ASPEK Indonesia yang mengadukan PT Pos Indonesia ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan Komisi IX DPR, pasca Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi VI DPR RI.

Pengaduan ini, karena PT Pos Indonesia dinilai melakukan intimidasi berupa ancaman memberhentikan akses pekerjaan bagi para mitranya, agar mereka menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dinilai merugikan pekerja.

Inti dari tuntutan pekerja mitra di PT Pos Indonesia, adalah untuk mengubah status Mitra menjadi PKWT yang dinilai serikat sesuai dengan UU Ketenagakerjaan.

Presiden FSP ASPEK Indonesia Abdul Gofur, mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan yang masuk bahwa selama ini pekerja mitra di PT Pos Indonesia tidak bisa merasakan libur kerja karena jam kerja yang ditetapkan sebanyak dua ratus jam dalam sebulan.

“Sementara UU Ketenagakerjaan mengatur maksimal seratus enam puluh jam dalam sebulan, tanpa hak cuti apapun alasannya, baik sakit ataupun kedukaan, jika kurang maka akan dikenakan sanksi pemotongan upah, di mana upah yang diterimanya pun jauh dari UMP/UMK, karena hitungannya dari komisi per surat/paket yang diantar bagi mitra antaran, begitupun mitra loket, hanya fee dari setiap transaksi, tanpa ada transparansi terkait perhitungan fee yang diterima,” katanya.

Selain itu, dia mengatakan para pekerja mitra juga selama ini tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya saat Iedul Fitri, dan tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, yang notabene pekerjaan mereka berisiko tinggi kecelakaan kerja, karena sehari-hari di jalan mengantar surat/paket.

“Hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja layaknya sama-sama menguntungkan, bukan menindas salah satu pihak, apalagi adanya unsur intimidasi. Selama ini pekerja dengan status mitra di PT Pos Indonesia telah bekerja dengan baik, ikut memajukan PT Pos Indonesia, karena apa yang mereka kerjakan core bisnisnya PT Pos Indonesia, yang seharusnya jika sesuai dengan UU Ketenagakerjaan tidak diperbolehkan” ucapnya.

Atas tuntutan dari para mitra tersebut, Andi menyampaikan isu terkait status kontrak mitra telah menjadi perhatian serius manajemen perusahaan dan memahami pentingnya kesejahteraan para pekerja mitra.

“Oleh karena itu, kami terus melakukan evaluasi terhadap sistem kerja, upah, dan jaminan sosial. Kami juga sedang mengkaji peningkatan kesejahteraan mitra, termasuk sistem kerja dan kompensasi,” ujarnya.

Pos Indonesia, kata dia, sedang melakukan kajian bersama tim legal untuk memastikan bahwa kontrak kerja mitra tetap sejalan dengan regulasi yang berlaku, sekaligus tetap menjaga fleksibilitas operasional dengan tetap memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Saat ini, tambah Andi, skema kemitraan juga telah mencakup kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan menyarankan kepesertaan jaminan sosial secara mandiri.

“Namun, kami sedang mengkaji kemungkinan skema perlindungan yang lebih baik bagi para mitra, termasuk opsi kepesertaan jaminan sosial secara mandiri atau melalui program kerja sama,” tuturnya.

^{_{Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar berbicara dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (25/2/2025).}}

Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah rumah pengusaha Muhammad Riza Chalid terkait dengan kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada tahun 2018—2023.

“Yang pasti, satu bocoran. Kami menggeledah rumah Muhammad Riza Chalid,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa.

Qohar menjelaskan bahwa hubungan Riza Chalid dalam kasus ini adalah putranya yang bernama Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, ditetapkan menjadi salah satu tersangka dalam perkara ini.

Terkait dengan keterlibatan Riza dalam kasus ini, Dirdik Qohar meminta awak media untuk menunggu hasil pemeriksaan.

“Semuanya akan dimintai keterangan sebagai saksi apabila terkait dengan perkara ini. Penyidik juga sedang mengumpulkan alat bukti apakah memang ada orang lain yang ikut terlibat, tidak terkecuali Muhammad Riza Chalid,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan bahwa penyidik Jampidsus sedang melakukan penggeledahan di dua lokasi sejak pukul 12.00 WIB.

Dua lokasi itu adalah sebuah kantor di Lantai 20 Plaza Asia Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, dan sebuah rumah di Jalan Jenggala 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang merupakan rumah Riza Chalid.

“Kita harapkan dengan upaya tindakan penggeledahan ini akan makin membuat terang, membuka tabir tindak pidana ini, dan membuat makin terang dan jelas,” ucapnya.

Sebelumnya, Kejagung pada Senin (24/2) malam menetapkan tujuh tersangka baru dalam kasus ini, yaitu Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, dan Yoki Firnandi (YF) selaku PT Pertamina International Shipping.

Tersangka lainnya, yakni Agus Purwono (AP) selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

Kejagung mengungkapkan bahwa tersangka Muhammad Kerry yang juga merupakan anak dari Muhammad Riza Chalid mendapatkan bagian keuntungan dari pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang secara curang, yakni tersangka Yoki Firnandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping me-mark up kontrak pengiriman minyak sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13—15 persen.

Mereka disangkakan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun Riza Chalid merupakan seorang pengusaha minyak bumi yang mendapatkan julukan sebagai “saudagar minyak”. Namanya pernah mencuat dalam kasus rekaman “Papa Minta Saham” PT Freeport Indonesia yang diduga dilakukan Setya Novanto.